OJK Blacklist Benny Tjokro di Pasar Modal, Izin NH Korindo Dibekukan | EQUITYWORLD SEMARANG
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi blacklist terhadap Benny Tjokrosaputro di pasar modal seumur hidup sejak sanksi ditetapkan 13 April 2026.
PT. Equityworld Futures Cabang Semarang
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi blacklist terhadap Benny Tjokrosaputro di pasar modal seumur hidup sejak sanksi ditetapkan 13 April 2026.
Penjualan mobil hybrid di Indonesia terus menunjukkan tren positif pada awal 2026. Data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) un
REPUBLIKA.CO.ID, CIKAMPEK — PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tetap aman selama Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Masyarakat diminta tidak khawatir menghadapi arus...
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp17 ribu per dolar AS pada perdagangan Senin (16/3).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Teknologi 3D printing mulai semakin dimanfaatkan di Indonesia seiring berkembangnya manufaktur digital. Teknologi ini membuka peluang baru bagi kreator, pelaku industri, hingga institusi pendidikan untuk mewujudkan desain...
IPO menyatakan kombinasi dinamika fiskal dan arah kebijakan moneter akan menjadi faktor utama yang membentuk arah pergerakan IHSG.
Posisi ULN Indonesia pada Januari 2026 tercatat US$ 434,7 miliar, tumbuh 1,7% yoy. BI memastikan struktur ULN tetap sehat dan terkelola dengan baik.
REPUBLIKA.CO.ID, SINGAPURA - Digital Edge mengumumkan keberhasilan penutupan pembiayaan hijau senilai 665 juta dolar AS untuk mendukung pengembangan fase pertama dari Kampus CGK berkapasitas 500MW di Kawasan Industri GIIC,...
OJK menjatuhkan sanksi kepada PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT) atas pelanggaran transaksi afiliasi.
Alih-alih jadi instrumen pemulihan ekonomi, Perppu ini berisiko menciptakan penegakan hukum yang terlalu kuat, terlalu luas, dan minim pengawasan.