Bos Pajak Akui Sistem Perpajakan RI Belum Sempurna | EQUITYWORLD SEMARANG
Walau mengakui terdapat ketidaksempurnaan dalam sistem, Bimo memastikan DJP tetap memberikan layanan kepada masyarakat secara total.
PT. Equityworld Futures Cabang Semarang
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Walau mengakui terdapat ketidaksempurnaan dalam sistem, Bimo memastikan DJP tetap memberikan layanan kepada masyarakat secara total.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Inti Sinergi Formula (Bobibos) segera menjalani uji teknis di Lemigas guna memastikan...
Menteri Keuangan Purbaya menilai wacana pajak kekayaan (orang terkaya) dan PPN jalan tol sudah pernah dikaji pemerintahan sebelumnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jalan tol tidak akan diberlakukan sebelum kondisi perekonomian membaik. Pemerintah belum akan menambah beban pajak…
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini membuat kebijakan anyar tidak lagi mencatatkan kredit di bawah Rp 1 juta dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Tujuannya adalah mempermudah...
Subchan mengatakan pasar tenaga kerja saat ini menghadapi tekanan struktural yang cukup besar.
REPUBLIKA.CO.ID, Teheran -- Warga Iran mulai kembali bekerja pada pekan ini seiring jeda pertempuran yang memberikan waktu sementara dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Namun, prospek ekonomi masih suram...
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat ada ketidakseimbangan antara produksi domestik dan penjualan nasional.
KNEKS menyebut integrasi sistem dan lembaga keuangan syariah di Indonesia dengan industri halal di dalam negeri sampai saat ini masih kurang.
Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah kembali melakukan rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) secara tertutup di Gedung DPR RI