Kemasan Polos Rokok Dinilai Ancam Fiskal dan Lapangan Kerja | EQUITYWORLD SEMARANG
Pemerintah rencanakan kemasan polos untuk produk tembakau, namun DPR RI soroti dampak ekonomi dan tenaga kerja, Kebijakan perlu kajian mendalam.
PT. Equityworld Futures Cabang Semarang
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Pemerintah rencanakan kemasan polos untuk produk tembakau, namun DPR RI soroti dampak ekonomi dan tenaga kerja, Kebijakan perlu kajian mendalam.
Peredaran narkotika jenis sabu seberat 38,25 gram dengan modus penyamaran di dalam kemasan pakan burung di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dibongkar polisi.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan menolak rencana penyeragaman kemasan rokok. Menurutnya, jika rencana itu disahkan akan menjadi kiamat bagi para petani tembakau.
Rencana standarisasi warna kemasan rokok dinilai berisiko memicu PHK massal. Ekonom menilai kebijakan itu dapat menekan industri hasil tembakau dan investasi.
Kebijakan kemasan rokok polos dinilai berisiko mengganggu industri hasil tembakau (IHT), mengancam tenaga kerja, hingga memicu maraknya peredaran rokok ilegal.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemasan bergaya kartun dan pilihan rasa buah masih banyak ditemukan pada produk rokok elektronik yang beredar di Indonesia. Temuan tersebut terungkap dalam penelitian Institute for Global Tobacco...
Kemenkes melanjutkan rancangan aturan kemasan polos rokok dan vape. Kebijakan ini diklaim bertujuan mengurangi daya tarik produk tembakau bagi anak dan remaja.
Direktorat Jenderal Bea Cukai meminta berbagai kebijakan baru terkait industri hasil tembakau dirumuskan secara seimbang agar tidak memicu peredaran rokok ilegal.
Penolakan terhadap kemasan polos produk tembakau menguat. Pelaku usaha dan berKementerian Perindustrian khawatir dampak negatif pada investasi dan tenaga kerja.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak aturan kemasan polos rokok dalam RPMK karena dinilai berpotensi mengganggu industri, investasi, dan penyerapan tenaga kerja