DPR Minta Pemerintah Cari Titik Tengah antara Buruh dan Dunia Usaha | EQUITYWORLD SEMARANG
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta pemerintah menyeimbangkan kepentingan buruh dan dunia usaha demi menjaga investasi dan lapangan kerja.
PT. Equityworld Futures Cabang Semarang
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta pemerintah menyeimbangkan kepentingan buruh dan dunia usaha demi menjaga investasi dan lapangan kerja.
Surat itu disampaikan ke Prabowo karena banyak perusahaan Cina telah berinvestasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Purbaya berharap penggunaan lahan yang telah disiapkan investor tidak membebani keuangan Pemkot Makassar.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan dana APBN Indonesia masih banyak. Ia mendapat arahan dari Prabowo untuk menyampaikan hal itu ke masyarakat.
Maxim menyatakan komisi maksimal 15 persen bagi aplikator ojek online saat ini merupakan jumlah ideal untuk memastikan keberlanjutan industri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Guru Besar President University (Presuniv) Jhanghiz Syahrivar menilai pemasaran tidak lagi bisa dipandang sekadar alat mendorong penjualan atau keuntungan bisnis. Menurutnya, pemasaran juga membentuk cara masyarakat memahami...
Presiden Prabowo Subianto tekankan proyek hilirisasi untuk manfaat rakyat, dorong penggunaan teknologi demi kemandirian ekonomi dan stabilitas nasional.
Menkoperekonomian Airlangga Hartarto dorong peningkatan IPO di pasar modal. Investasi tumbuh 7,22% dan kebutuhan pembiayaan diperkirakan meningkat signifikan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Inti Sinergi Formula (Bobibos) segera menjalani uji teknis di Lemigas guna memastikan...
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta masyarakat Indonesia agar tidak memaksakan diri untuk beribadah haji secara nonprosedural atau ilegal