DJP Gandeng TNI-Polri Awasi Wajib Pajak: Untung atau Buntung? | EQUITYWORLD SEMARANG
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
PT. Equityworld Futures Cabang Semarang
PT. Equityworld Futures didukung dengan total karyawan lebih dari 5000 staf di seluruh Indonesia. PT Equityworld Futures telah memiliki 7 kantor cabang yang tersebar di Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi melibatkan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
DJP jelaskan surat edaran (SE) terkait perluasan akses informasi keuangan, termasuk rekening milik orang super kaya atau high wealth individual.
DJP memperluas akses data keuangannya untuk kepentingan perpajakan, hingga ke pihak keluarga wajib pajak sebagaimana tercantum di SE-9/PJ/2026.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan pedoman permintaan informasi keuangan wajib pajak
OJK dan Menko Perekonomian bahas insentif untuk ETF emas non delivery. Airlangga Hartarto setuju perlunya insentif fiskal untuk pengembangan investasi baru ini.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat sinergi melalui program kepatuhan kolaboratif (Co-operative Compliance) meliputi Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan...
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai menjadikan Coretax sebagai sistem inti seluruh proses administrasi perpajakan mulai Juli 2026.
Pemerintah Indonesia memastikan kebijakan pajak di PFII nantinya akan sesuai dengan rezim perpajakan yang disepakati di tingkat global
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyampaikan tiga poin usulan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa untuk mempertimbangkan revisi pajak pencairan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 tidak akan digunakan untuk penetapan pajak, pemeriksaan usaha, audit, maupun kepentingan penegakan hukum. BPS menegaskan...